EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos-P3M) Kota Bontang, menggelar bimtek verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan pendataan PMKS di Auditorium 3 Dimensi, Selasa (24/7/2018) pagi.

Dalam sambutannya, Kepala Dinsos-P3M Bontang Abdu Safa Muha menyatakan bahwa bimtek verifikasi dan validasi data terpadu penanganan fakir miskin dan pendataan PMKS ini merupakan yang pertama kali digelar di Kota Bontang.

Baca: Safa Muha: Penghargaan KLA Bukti Pelayanan Sudah On The Track

"Dalam PKMS ini ada 26 macam, salah satu di antaranya adalah kemiskinan. Bimtek ini akan digelar selama 3 hari, dengan fokus bahasan bagaimana melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan di Kota Bontang," kata Abdu Safa.

Kata dia, data PMKS khususnya kemiskinan yang ada saat ini masih problem dengan faktual di lapangan. Harus diakui bahwa masih ada masyarakat Bontang yang sebenarnya miskin namun belum masuk dalam basis data.

"Itulah gunanya bimtek ini digelar, kita mencoba melakukan verifikasi dan validasi data sebab data yang ada memang tidak statis, dinamis banget kapanpun bisa dilakukan pergantian data selama itu hasil dari musyawarah kelurahan," ujarnya.

Bimtek ini menghadirkan dua pembicara dari Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Banjarmasin yang memang kompeten untuk memberi penjelasan, dan menjawab pertanyaan peserta bimtek terkait validasi dan verifikasi data terpadu penanganan fakir miskin dan pendataan PMKS.

Ia pun berharap para peserta yang notabene berasal dari kelurahan dan kecamatan untuk dapat benar-benar mengikuti bimtek ini dengan baik, serta menggali informasi sebanyak-banyaknya dari para nara sumber.

Senada, Wakil Wali Kota Bontang Basri Rase yang turut hadir sekaligus membuka acara tersebut berpesan kepada para peserta bimtek, untuk benar-benar memanfaatkan bimtek validasi data terpadu tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Ini kesempatan, saya minta jangan hanya diam harus aktif. Ke depan tentu kita ingin memiliki data terpadu yang seakurat mungkin," harapnya.

Baca: Geram! Abdu Safa Muha Ingin Pelaku Sodomi Anak Dihukum Berat

Dengan data terpadu yang akurat diharapkan ke depan tidak ada lagi masalah di tingkat bawah saat ada pembagian, baik itu rastra atau yang lain.

"Kesalahan data akan mengakibatkan perencanaan menjadi sia sia, untuk itu saya berharap pasca bimtek ini semua kelurahan dan kecamatan mampu untuk melakukan verifikasi dan validasi data terpadu satiap saat," bebernya.

Hal ini penting untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah benar-benar masuk dalam data. Nantinya data yang dihasilkan menjadi tanggung jawab bersama dari lurah, camat hingga Pusat berdasarkan UU No.13 Tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. (adv)

Video Aliansi Kaltim Bersatu Bakal Gelar Aksi Tolak TKA Jilid 2

ekspos tv