EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak akhirnya melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Hotel Primebiz, di samping Masjid Islamic Center, Kota Samarinda, Rabu (23/5) pagi tadi.

Namun acara tersebut tampak tak berjalan kondusif. Lantaran di pinggir jalan puluhan massa melakukan aksi demo mengekspresikan kekecewaannya.

Dalam sambutan Awang menegaskan, Pemprov Kaltim selalu mencari cara untuk bisa membawa investor masuk, melalui berbagai macam jenis usaha. Misalnya, pembangunan hotel yang disebut-sebut berbasis syariah ini.

Baca: Jalin Kebersamaan dan Persaudaraan, Pupuk Kaltim Gelar Safari Ramadhan

Meski sempat mendapatkan penolakan, Awang meyakini pembangunan hotel 10 lantai tersebut tak menyalahi aturan yang berlaku.

"Apa yang ditakutkan dari hotel syariah di dekat Islamic Center. Dengarkan baik-baik itu yang mau demo, ini yang ke-16 di Indonesia," ujarnya.

Awang pun mengaku dirinya telah mengundang sekelompok warga yang menolak rencana ini ke Lamin Etam kantor Gubernuran untuk berdialog. Namun, ajakan Awang tersebut tak pernah dihadiri. Awang pun tak sungkan menyebut ada aktor intelektual di balik aksi penolakan pembangunan hotel berbasis syariah di komplek Islamic Center.

"Sudah kita undang berkali-kali untuk ikut rapat, tapi tidak hadir. Itu ada aktor intelektualnya, yang tidak suka dengan pembangunan," tukasnya.

Sementara itu, Pjs Walikota Samarinda Zairin Zain yang hadir dalam acara tersebut menjelaskan, hadirnya hotel berbasis syariah di Kota Tepian akan mengembangkan bisnis syariah yang tengah trend dewasa ini. Termasuk sebagai upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD)

"Kami minta pengelola untuk membuka kesempatan bagi tenaga kerja lokal untuk masuk. Yang pasti juga harus menjalankan operasional sesuai sebutan hotel Syariah," tegasnya.

Vice Presdent Marketing Prime Plaza Hotel And Resort Yusak Anshori memastikan, pihaknya akan sebanyak-banyaknya memberdayakan tenaga kerja lokal untuk bekerja di Hotel Primebiz ini. Rencananya, hingga 60 persen dari keseluruhan.

"Karena kan akan lebih efisien juga bagi kami, daripada harus mendatangkan tenaga kerja dari luar," ungkapnya.

Disaat bersamaan acara berlangsung, di luar lokasi sejumlah massa yang berasal dari Forum Solidaritas Peduli Islamic Center melakukan orasi, unjuk rasa menolak pembangunan hotel yang dinilai melanggar syariat.

Massa yang melakukan aksi di jaga ketat aparat dari Kepolisian, Satpol PP hingga TNI. Sebagai ungkapan kekesalan, pendemo meneriakkan doa doa, agar Gubernur diberikan hidayah dan dibukakan pintu hatinya.

Baca: Bandara APT Pranoto Samarinda Launching 24 Mei, Dewan Soroti Akses Jalan

"Ya Allah timpahkanlah azabmu, bukakanlah pintu hidayah bagi pemimpin kami," teriak para pedemo disaat bersamaan Gubernur melakukan pecah kendi, sebagai tanda Ground Breaking.

Bahkan, pendemo sempat menyebut para penguasa hanya berpihak kepada pemilik modal.

Ketua Forum Solidaritas Peduli Islamic Center Hairil Usman menjelaskan, tanpa sepengetahuan masyarakat sekitar, tiba-tiba muncul kembali rencana pembangunan hotel tersebut.

"Waktu mereka mau menamakan Syariah juga kami tidak diundang. Seharusnya ada transparansi. Katanya sudah dapat izin dari DSN (Dewan Syariah Nasional), Insya Allah ini hari saya bawa DSN kesini, HAM juga sudah kesini menyatakan menolak juga tidak sesuai dengan akidah, karena ini masjid yang katanya ikon islam terbesar di Asia Tenggara, tapi ternyata mereka tidak mengindahkan. MUI pusat jelas melarang, mereka tidak akan setuju, nah ini dilanggar semua," katanya.

Ia mengatakan pihaknya memiliki bukti tertulis dari MUI dari HAM semua berupa surat, yang intinya tidak membenarkan pembangunan hotel tersebut.

Meski terus berteriak, tak ada satupun dari pejabat yang hadir menanggapi .

"Karena tidak ditanggapi, kami akan laporkan Gubernur, Walikota dan semua yang terlibat dalam hotel ini ke KPK, ke Komnas HAM, karena kebijakan yang diambil oleh walikota itu melanggar kepentingan umum," pungkasnya. (*)

Tonton video menarik di bawah ini:

VIDEO: Ucapan Ramadhan 1439 Hijriah oleh Kepala BPPD Kutim

ekspos tv