EKSPOSKALTIM - Polemik Baliho Isran-Hadi di DPRD Kaltim, Begini Sikap Timses dan Satpol PP

Polemik Baliho Isran-Hadi di DPRD Kaltim, Begini Sikap Timses dan Satpol PP

Kamis, 01 Februari 2018 Jam: 20:32:07 WITA

Baliho Isran - Hadi masih terpasang di komplek DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda, Kamis (1/2). (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Kehadiran baliho Bapaslon Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim Isran Noor - Hadi Mulyadi yang terpasang di kompleks kantor DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Kota Samarinda masih menimbulkan polemik.

Sekretaris Tim Pemenangan Isran-Hadi, Bastian ketika dikonfrimasi membantah telah memasang Alat Peraga Kampanye (Algaka) Baliho Isran-Hadi di karang paci- sebutan DPRD Kaltim.

"Kita lagi selidiki itu siapa yang masang. Jangan sampai ada tuduhan timses (tim sukses) yang pasang," katanya, saat dihubungi Rabu (31/1) malam.

Berita terkait: Baliho Isran-Hadi di Kantor DPRD Kaltim Tuai Sorotan

Ia mengaku heran dengan sistem baliho saat ini. KPU dan Bawaslu, kata dia, sudah mengkoordinasikan kepada tim pemenangan seluruh bakal pasangan calon bahwa kampanye diatur saat masa kampanye dimulai, yakni sejak 15 Februari 2018 mendatang. Namun belum ada metode koordinasi yang baik.

“Mestinya kan kalau ada seperti ini bisa saling koordinasi, antara KPU, Bawaslu dan Satpol PP jangan saling lempar begini. Tapi enggak apa-apa lah nanti kita lacak. Nanti kita suruh orang membersihkan jika memang itu (baliho) masalah,” ujarnya.

Ia menyatakan, memang sejak sepekan terakhir pihaknya telah mencetak pelbagai baliho segala jenis untuk dipasang di seluruh kabupaten/kota se-Kaltim. Jika memang terjadi kesalahan di lapangan, ia meyakini hal itu karena ketidaktahuan simpatisan atau yang memasang algaka akan aturan main tersebut.

Pemasangan baliho tersebut, diketahuinya sejak Rabu (31/1) pagi hari. Ia pun berjanji akan menurunkan secepatnya baliho tersebut.

“Kami menghindari hal-hal seperti ini, saling lempar tangan kan. Kalau ada black campaign. Karena itu bukan dari kebijakan tim sukses, bisa saja dari simpatisan, ini yang lagi kami lacak dulu. Tapi kan enggak perlu rebut begini, kami siap saja menurunkan, mestinya ada surat teguran tertulis,” tukasnya.

Dari pantauan media ini, hingga Kamis (1/2) sore hari baliho Isran-Hadi masih terpasang dan belum diturunkan.

Terpisah, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltim Gede Yusa mengaku sudah mendengar kabar ada algaka salah satu paslon Pilgub Kaltim yang terpasang di kantor DPRD Kaltim sejak Rabu kemarin. Ia menyatakan, algaka memang harus bersih dari seluruh kantor pemerintahan dan aset/lahan pemerintahan.

Sejauh ini pihaknya telah menertibkan jika ada baliho kampanye di lokasi-lokasi tersebut. Namun, lanjutnya, untuk kasus baliho Isran-Hadi yang terpasang di kantor DPRD Kaltim, ia menyerahkan kepada petugas pengamanan dalam (pamdal) DPRD Kaltim.

Baca: DPRD Bontang Tekankan Alokasi 5000 Sambungan Jargas Tepat Sasaran

“Itukan masih dikawasan DPRD, disanakan ada pamdal kan. Bisa di koordinasikan dulu dengan timses-nyalah, kalau dia (timses) enggak mau nurunkan, silahkan saja pamdal turunkan. Saya sudah sampaikan ini ke sekretaris dewan tinggal dilaksanakan saja lagi,” sebutnya, Kamis (1/2).

Diketahui, sesuai arahan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) No B/71/M.SM.00.00/2017 tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada serentak 2018, menekankan pembersihan kantor-kantor pemerintahan bebas dari muatan atribut politik. Dasar hukum ini pula yang menjadikan baliho mantan Sekretaris Provinsi, Rusmadi Wongso di seluruh kantor pemerintahan dibersihkan oleh Satpol PP pasca Rusmadi mendaftarkan diri maju sebagai peserta Pilgub Kaltim dan mundur dari ASN.

Algaka paslon di Pilgub Kaltim ini sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) 4 tahun 2017 tentang kampanye di Pilkada. Dalam pasal 30 ayat 9 disebutkan, bahwa lokasi pemasangan Algaka kampanye dilarang berada di tempat ibadah, termasuk halaman rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah). Aturan ini berlaku saat dimulai masa kampanye 15 Februari mendatang. Sebelum itu, para bakal paslon diperbolehkan memasang algaka dalam bentuk sosialisasi dengan tidak melanggar estetika dan perundang-undangan/aturan yang berlaku lainnya. (*)

Tonton juga video-video menarik di bawah ini:

VIDEO: Waspada Difteri, Wawali Basri Ajak Masyarakat Hidup Bersih