14 Desember 2017
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!

DPRD Kaltim Usul Diskresi Wagub Kaltim


DPRD Kaltim Usul Diskresi Wagub Kaltim
Anggota DPRD Kaltim Wibowo Handoko. Ekspos Kaltim/Muslim

 

 

 

EKSPOSKALTIM, SamarindaKekosongan kursi wakil gubernur (Wagub) Kaltim pasca ditinggal Mukmin Faisyal yang tutup usia pada 22 September lalu akan segera terisi. 

 

 

DPRD Kaltim rencananya akan mengusulkan penggunaan hak diskresi atau kebebasan mengambil keputusan sendiri terhadap syarat jabatan Wagub kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

 

 

Rencana ini mengemuka saat paripurna pengumuman atas meninggalnya Wagub Kaltim, Mukmin Faisyal, di Karang Paci Rabu (11/10).

Adalah Dahri Yasin, anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Golkar, Wibowo Handoko dari Fraksi Demokrat, dan Muspandi dari Fraksi PAN. Mereka kompak menyuarakan untuk konsultasi ke Kemendagri dengan tujuan mengajukan diskresi soal penunjukan. 

"Menurut kami penting untuk mengisi kekosongan ini. Jika Bapak Rusmadi (Sekertaris Provinsi) kita lihat balihonya sudah di mana-mana. Kemungkinan pasti akan maju pilgub dan pasti akan mundur," kata Dahri Yasin.

Wibowo Handoko anggota DPRD Kaltim dari Fraksi Demokrat menilai, kondisi gubernur saat ini tidak memungkinkan untuk menjalankan tugas seorang diri. "Dengan kondisi beliau, mohon maaf, saya pikir layak jika harus ada pendamping," timpalnya.

Diketahui, berdasarkan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berhenti dan meninggal dunia. Dalam klausulnya disebutkan, apabila terjadi kekosongan jabatan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 bulan, maka diharuskan melantik kepala daerah baru.

Namun jika kurang dari 18 bulan, maka secara otomatis pengisian Wagub tidak perlu dilakukan karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Jika dihitung, dimulai dari mangkatnya Wagub Mukmin Faisyal pada 22 September 2017 sampai akhir masa jabatan Desember 2018, maka hanya 15 bulan lagi. Artinya tidak memenuhi syarat adanya Wagub baru.

Hal inilah yang membuat DPRD Kaltim ingin melakukan diskresi atau ajukan pengecualian kepada Kemendagri atas aturan tersebut, dengan pertimbangan kondisi pemerintahan di Kaltim saat ini.

"Kita akan dukung Komisi I DPRD Kaltim untuk konsultasi kepada kemendagri suapa mengisi kekosongan ini," kata Anggota DPRD Kaltim dari Fraksi PAN, Muspandi.

Seluruh fraksi di Karang Paci pun akhirnya kompak mengatakan, ya, terkait diskresi tersebut. Direncanakan, pimpinan DPRD Kaltim akan melakukan rapat koordinasi dalam waktu dekat untuk menentukan waktu konsultasi ke Kemendageri. (adv)

Reporter : Muslim     Editor : Fariz Fadhillah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0