19 Oktober 2017
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!

Rita Diduga Terima Rp 6,97 M, KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berjalan


Rita Diduga Terima Rp 6,97 M, KPK Pastikan Penggeledahan Terus Berjalan
Wakil Ketua KPK, Basaria Panjaitan saat jumpa pers. Ist

EKSPOSKALTIM.COM - Terkait penetapan status tersangka Bupati Kukar Rita Widyasari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar konferensi pers di Gedung KPK, Kamis (28/9) sekira pukul 5 sore.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjatian mengatakan Rita ditetapkan tersangka bersama Khairudin (KHR) selaku Komisaris PT Media Bangun Bersama (MBB), dan Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun (HSG). Hery disebutkan sebagai pemberi suap.

Baca: Soal Rita, Alung Nilai Sarat Kepentingan Politik

Ia terindikasi memberi sejumlah uang Rp 6 miliar ke Rita pada medio Juli dan Agustus 2010 silam terkait pemberian izin lokasi untuk keperluan inti dan plasma perkebunam kelapa sawit di Desa Kupang Baru Kecamatan Muara Kaman ke PT SGP.

"Suap untuk memuluskan proses izin lokasi terhadap PT SGP ke RW sebagai bupati," jelas Basaria.

Selain itu Rita dan Khairudin diduga sama sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan tugas dan kewajibannya dengan menerima USD 775 ribu atau Rp 6,97 miliar berkaitan dengan sejumlah proyek di Kukar selama menjabat.

Atas perbuatannya Rita dijerat dengan dua pasal yaitu pasal 12 huruf a atau b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi untuk suap dan Pasal 12 B UU Tipikor untuk dugaan gratifikasi.

Sementara Direktur Utama PT Sawit Golden Prima, Hery Susanto Gun dijerat pasal 5 ayat (1) huruf a atau pasal 5 ayat (1) huruf b atau pasal pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2011.

Kemudian, Komisaris PT Media Bangun Bersama, KHR (Khairudin) dijerat pasal 12 B Undang-UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2011 tentang perubahan atas Undang-undang 31/1999 tentang tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.  

Baca: KPK Tetapkan Bupati Kutai Kartanegara Tersangka Korupsi

Terkait perkembangan penyidikan, kata Basaria, tim KPK selama dua hari yang lalu atau 25-26 September menggeledah di sejumlah tempat. Yaitu, pertama di komplek perkantoran Pemkab Kukar, Kantor Bupati, Pendopo Bupati dan dua rumah lainnya.

Kemudian berlanjut ke Dinas Pertanahan, Dinas PU, Lingkungan Hidup dan Dinas Pendidikan Kukar.

Sampai sekarang, kata dia tim KPK masih berada di Kaltim untuk menggeledah Dinas Pertanian. Perhubungan, dan Dinas Penanaman Modal Kukar.

"Sampai saat ini masih dalam proses penggeledahan," ujarnya dalam konferensi pers. 

Baca: Kekayaan Rita Naik Rp 210 Miliar Selama 4 Tahun

Reporter : Maulana    Editor : Fariz Fadhillah

Apa Reaksi Anda ?

0%75%0%25%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0