20 November 2017
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!

PTUN Kaltim Rencanakan Pemanggilan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni


PTUN Kaltim Rencanakan Pemanggilan Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni
NPK cluster (ilustrasi)

EKSPOSKALTIM, Samarinda - Gugatan sengketa lingkungan hidup warga pemukiman Perumahan Temputu, Kelurahan Loktuan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas pemberian izin terhadap sejumlah perusahaan berujung pemanggilan terhadap Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni.

Dalam waktu dekat orang nomor satu di Bontang itu akan dipanggil sebagai pihak tergugat atas perkara ini. "Akan dimintai keterangan lebih lanjut, dengan mencari solusi atas perkara ini," ungkap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kaltim, Tedi Romyadi kepada Ekspos Kaltim, Kamis (20/7) sore.   

Ditemui di ruang kerjanya, lantai dua kantor PTUN Kaltim Jalan Bung Tomo, Samarinda Seberang, ia  belum dapat memastikan kapan pemanggilan orang nomor satu di Bontang itu terwujud. Yang pasti, ujar Tedi, penanganan perkara ini harus dilakukan secepat mungkin. "Pemanggilan ini baru sekedar rencana, waktunya belum ditentukan," pungkasnya.  

Penanganan perkara, kata dia, akan berjalan sesusai dengan aturan dan hukum yang berlaku, berdasarkan pertimbangan bukti-bukti dan keterangan para saksi. Namun, meski telah masuk ke dalam ranah hukum, ia menilai, permasalahan ini masih dapat diselesaikan secara damai.  

"Kalau dunia hukum di pengadilan kami tidak mengenal kata damai dalam penyelesaian perkara. Hanya saja, apabila penggugat dan tergugat memilih jalan damai, kedua belah pihak harus mencantumkan dalam satu perjanjian, lalu pihak penggugat mencabut berkas perkara, selesai. Jadi bisa penyelesaian seperti itu juga bisa," pungkasnya.   

Selain wali kota, pihaknya juga berencana memanggil ketua DPRD Bontang, Nursalam, sebagai pendengar, serta sejumlah direktur utama perusahaan terkait sebagai pihak tergugat II, yakni PT Kawasan Industrial Estate (KIE), PT Kaltim Jordan Abadi, dan PT Pupuk Kaltim.   

Baca jugaPembangunan Proyek NPK Cluster Dipastikan Hanya 4 Pabrik 

Adapun sebanyak delapan poin gugatan dilayangkan warga Perumahan Temputu Loktuan, melalui perwakilan atas nama Miswanto, warga Jalan Kapal Pinisi, RT 45, Kelurahan Loktuan, Bontang Utara ke PTUN. 

Para penggugat menganggap pembangunan Pabrik NPK Chemical PT Pupuk Kaltim, Pabrik Pemurnian Gibs, dan Pabrik Asam Fosfat, dan Sulfat PT Kaltim Jordan Abadi akan berujung pada degradasi kualitas lingkungan sekitar.  

Keempat pabrik sendiri rencananya akan dibangun di atas lahan seluas, 29 hektare milik Kaltim Industrial Estate dikelola oleh PT KIE, salah satu anak perusahaan dari PT Pupuk Kaltim yang bergerak di bidang pengadaan lahan industri serta pengadaan fasilitas bagi perusahaan.  

Sekedar diketahui, pemanggilan sebelumnya juga pernah dilakukan terhadap ketua DPRD Bontang, Nursalam, bersama ketua Komisi I DPRD Bontang, Agus Haris, dan ketua Komisi III DPRD Bontang, Rustam sebagai saksi fakta.  

Dikonfirmasi Ekspos Kaltim, Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni saat dihubungi melalui sambungan seluler tak kunjung merespon. (*) 

 8 poin gugatan warga Perumahan Temputu Loktuan: 

1. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 429/2016, 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, atas pembangunan Pabrik NPK Chemical PT Pupuk Kaltim 

2. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 430/2016, 29 Desember 2016 tentang izin lingkungan, atas pembangunan Pabrik NPK Chemical PT Pupuk Kaltim.  

3. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 423/2016, 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, atas pembangunan Pabrik Asam Fosfat PT Kaltim Jordan Abadi.  

4. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 424/2016, 29 Desember 2016 tentang izin lingkungan, atas pembangunan Pabrik Asam Fosfat, PT Kaltim Jordan Abadi. 

5. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 425/2016, 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, atas pembangunan Pabrik Asam Sulfat PT Kaltim Jordan Abadi 

6. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 426/2016, 29 Desember 2016 tentang izin lingkungan, atas pembangunan Pabrik Asam Sulfat, PT Kaltim Jordan Abadi. 

7. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 427/2016, 29 Desember 2016 tentang Rekomendasi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup, atas pembangunan Pabrik Pemurnian Gibs, PT Kaltim Jordan Abadi. 

8. Surat Keputusan Wali Kota Bontang nomor 428/2016, 29 Desember 2016 tentang izin lingkungan, atas pembangunan Pabrik Pemurnian Gibs, PT Kaltim Jordan Abadi.

Reporter : Slamet Riyadi    Editor : Fariz Fadhillah

Apa Reaksi Anda ?

25%50%25%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0