21 Mei 2018
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Tak Satu Pun Pejabat PU Kaltim Hadir, Tim Pansus Akan Mengadu ke Gubernur


Tak Satu Pun Pejabat PU Kaltim Hadir, Tim Pansus Akan Mengadu ke Gubernur
Anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam tim pansus LKPJ anggaran 2016 saat melakukan pemantauan di jembatan kembar mahakam Samarinda, siang tadi. (Ekspos Kaltim/Slamet Riyadi)

EKSPOSKALTIM, Samarinda - Tak didampingi satu pun pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Kaltim membuat anggota DPRD Kaltim yang siang tadi, Rabu (5/7) melakukan peninjauan ke jembatan kembar mahakam Samarinda gerah. 

Praktis, tujuh wakil rakyat yang tergabung dalam tim pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) anggaran 2016 hanya ditemani beberapa pejabat dari Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Sebagai bentuk kekecewaannya, anggota pansus DPRD Kaltim Syafruddin akan meminta kepada Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak mengevaluasi pejabat di Dinas PUPR Kaltim tersebut.

"Padahalkan kita sudah sampaikan di rapat kemarin, kami minta kerjasamanya kepada pejabat PU untuk hadir di lapangan. Karena ini bukan hanya persoalan pekerjaan pansus saja," tegasnya, di ruang rapat kontraktor.

Apalagi, lanjut Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Dinas PU adalah OPD yang paling bertanggung jawab soal proyek pembangunan jembatan tersebut.

"Yang menjelaskan malah PPTK nya yang hanya fokus pada masing-masing paket pekerjaan. Pak Taufik (Kadis PU kaltim) maupun Pak Joko (Kabid Bina Marga) yang kita harapkan ada malah sebaliknya, karena kita perlu penjelasan secara global," tandasnya.

Ketua Pansus DPRD Kaltim Rusianto juga berkomentar. Ia mengatakan tujuan pansus dibentuk guna menyelesaikan persoalan yang ada saat ini. Apa yang menjadi masalah dapat diselesaikan bersama secara tuntas.

"Kami kesini bukan mau cari masalah atau kesalahan. Saya sudah sampaikan saat paripurna lalu tolong kerja samanya dibangun," tegas politisi asal fraksi Gerindra ini.

Yang perlu dimengerti, sambung Rusianto, DPRD Kaltim sebagai pintu masuk utama bagi pengaduan-pengaduan langsung dari masyarakat.

"Artinya kami sebagai wakil rakyat bertanggung jawab penuh kepada rakyat, begitu juga pemerintahnya yang bisa memperjuangkan kebutuhan rakyat," tutupnya.

Selain masalah kehadiran pejabat terkait itu, sebelumnya ungkapan kekecewaan serupa juga diutarakan tim pansus saat melihat progres pembangunan Jembatan Kembar Mahakam Samarinda yang belum mencapai 50 persen.

"Ada tiga paket pekerjaan dalam proyek pembangunan jembatan kembar ini, tapi ketiganya tidak ada yang mencapai 50 persen," ungkap Setyo Pramono, anggota Pansus Laporan Keterangan dan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2016 di ruang rapat kontraktor, Rabu (5/7) siang tadi.

Saat ini, sambung politisi asal fraksi Golkar, untuk progres pengerjaan jalan pendekat di titik Samarinda Kota, baru mencapai 31 persen. Artinya masih dalam tahap pekerjaan pondasi tiang-tiang pancang yang sebagai penguat karena kontur tanah yang tidak stabil.

Sedangkan untuk pengerjaan bentang tengah jembatan, masih berkutat pada pemancangan tiang pondasi atau baru mencapai 48 persen. “Keterangan kontraktor pekerjaan bentang tengah akan memakan waktu yang lama, karena ada beberapa kendala," ulasnya. (adv)

Reporter : Slamet Riyadi    Editor : Fariz Fadhillah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0