EKSPOSKALTIM, Bontang - Penyelesaian sertifikasi lahan antara PT. Badak dengan Kelompok Tani Bontang Letari kembali tertunda. Pasalnya, tim terpadu yang di tunjuk Pemerintah Kota Bontang untuk menyelesaikan sangketa tersebut, tidak hadir dalam rapat pertemuan yang diagendakan Komisi I dan II DPRD pada Kamis 2 Januari 2017 kemarin.

Rencananya, lahan milik Kementerian Keuangan Republik Indonesia ini akan dijadikan lokasi pembangunan kilang minyak oleh PT Pertamina. Namun, sertifikasinya terhambat dengan adanya klaim dari masyarakat setempat yang mengakui lahan tersebut sebagai miliknya. Akibatnya, lahan seluas 400 hektar lebih yang harusnya sudah tersertifikasi, namun realisasinya baru 100 hektar yang tersertifikasi.

Komisi I & II DPRD Kota Bontang yang punya wewenang untuk memfasilitasi sangketa tersebut, mengaku telah meminta Ketua Tim Terpadu beserta jajarannya agar hadir dalam rapat dengar pendapat dengan Kelompok Tani Bontang Lestari, namun Tim Tepadu tidak bisa hadir dengan alasan ada kesibukan masing-masing.

“Setelah kami konsultasi dengan pihak Kapolres, Dandim serta Kejari, rapat ini terpaksa kami tunda karena Tim Terpadu berhalangan hadir dengan alasan ada kesibukan masing-masing,” kata Ketua Komisi II DPRD Bontang, Ubaya.

Komisi I dan II akan mengagendakan ulang rapat tersebut dalam waktu dekat dan meminta tim terpadu agar segera menjadwal ulang pertemuan tersebut, demi kelancaran progres pembangunan kilang minyak di Kota Bontang.

“Untuk rapat selanjutnya, kami yang akan menyesuaikan kapan mereka ada waktu. Karena kalau kita lagi yang menentukannya, takutnya mereka tidak hadir lagi nantinya,” tutup Ubaya.