EKSPOSKALTIM, Bontang – Meskipun mengalami devisit, Pemerintah Kota Bontang tetap mengupayakan agar pembangunan yang sudah direncanakan tetap bisa berjalan. Terlebih untuk pembangunan bandara dan jalan lingkar, yang mana direncanakan dibangun dengan skema tahun jamak.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bontang, Tavip Nugroho, mengupayakan pembangunan kedua item tersebut bisa dilakukan pada 2017. Diakuinya, pihaknya juga sudah mengurus dokumen – dokumen persyaratan yang diminta.
“Saat ini, kami tengah mengurus dokumen persyaratan seperti Amdal (analisis masalah dampak lingkungan) dan syarat lainnya. Jadi, saat pengajuan anggaran sudah tidak ada masalah,” kata Tavip saat dihubungi via telfon, Selasa (6/9) siang tadi.
Senada dengan Kadis PU, Kasi Kebandarudaraan, Sarana Komunikasi dan Informasi Dishubkominfo Kota Bontang, Arianto, mengungkapkan kendala yang dihadapi terkait pembangunan bandara tersebut.
“Nah, kalo itu masih terkendala pembebasan lahan mas. Tahun ini karna defisit, anggaran lahan tidak tersedia dan akan dianggarkan pada tahun 2017,” Katanya
Diimbuhkan Arianto, ditahun 2016 ini pihaknya masih terfokus dalam pengerjaan jalan pendekat menuju bandara selagi menunggu dana bantuan dari keuangan Pemerintah Provinsi.
“Kita juga fokus pada penyusunan dokumen perencanaan pembebasan lahan bandara sebagai dasar pembebasan lahan. Dan anggarannya masih diusulkan dianggaran perubahan 2016” lanjutnya
Pihaknya berupaya secepatnya proyek ini bisa segera dilaksanakan, mengingat proyek ini nantinya akan memakan dana sebesar 3.3 milyar menggunakan dana APBD 1. Tahun lalu, untuk membuka jalan pendekat, pengurukan jalan dan lain – lain menggunakan dana APBD 1 sekitar 3,3 milyar.
“Pada tahun ini 1,5 milyar bantuan keuangan provinsi untuk pembangunan prasarana jalan pendekat berupa gorong-gorong dan turap. Itu tergantung dari niat baik dari Tim Penyusunan Anggaran Daerah lagi, apakah mereka menganggarkan apa tidak,” imbuhnya.
Dia pun menyayangkan, anggaran untuk membuat dokumen perencananaan pembebasan lahan 500 juta yang diusulkan Dishubkominfo dan telah disetujui Walikota dan Wakil Walikota Bontang, tapi hanya disetujui Rp200 juta oleh Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TAPD) .
“Kalo mereka menganggap penting, mestinya anggaran perencanaan pembebasan lahan diakomodir di perubahan anggaran. Yang sudah kita ajukan sebesar 500 juta, ternyata yang disetujui hanya 200 juta oleh TAPD,” tukasnya.
“Nggak bisa dilaksanakan lah mas kegiatan, kalo dipangkas 65 persen begitu besarnya. Padahal, Ibu Walikota dan Pak Wakil Walikota sudah menyetujui anggaran 500 juta yang sudah Dishubkominfo ajukan,” keluhnya
Seandainya, kata dia, lahan sudah clear and clean statusnya milik pemerintah kota, soal pembangunan fisik bandara itu jadi hal yang mudah untuk dikerjakan. Karena menurutnya banyak sumber pembiayaan yang bisa didapatkan, mulai APBD I, II, APBN, bahkan dari investor.
Jadi secara teknis, semestinya dokumen perencanaan pembebasan lahan bandara menjadi hal yang diprioritaskan tahun ini, baik dari sisi percepatan maupun penganggarannya.
“Karena sudah diatur di UU No. 2 Tahun 2012. Jadi tahun 2017 mendatang, Pemkot tinggal fokus pembebasan lahan. Karena lahan tidak bisa dibebaskan kalo dokumen perencana belum di buat,” pungkasnya.
